Jakarta —Sorotbrita.com,Indonesia menyatakan dukungan terhadap Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza. Selain Indonesia, Arab Saudi dan sejumlah negara mayoritas Muslim juga bergabung dalam inisiatif tersebut, termasuk Qatar dan Turki.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan dukungan itu melalui akun X resminya pada Kamis (22/1/2026). Pemerintah Indonesia menyambut undangan Presiden Trump bersama negara-negara Muslim lainnya.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri
Kemlu RI menyampaikan bahwa para menteri luar negeri negara terkait sepakat bergabung dalam Dewan Perdamaian. Mereka menilai forum tersebut penting untuk mendorong penyelesaian konflik Gaza.
“Para Menteri Luar Negeri Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut undangan Presiden Amerika Serikat untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemlu RI.
Komitmen Indonesia untuk Pemerintahan Transisi Gaza
Indonesia bergabung untuk menegaskan komitmennya mendukung pemerintahan transisi di Gaza. Pemerintah Indonesia mendukung rencana komprehensif yang bertujuan menghentikan konflik secara permanen.
Selain itu, para menteri luar negeri negara anggota menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Trump. Mereka juga berkomitmen menjalankan misi Dewan Perdamaian secara aktif.
Kesesuaian dengan Resolusi PBB
Langkah Indonesia dan negara anggota lain sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Resolusi tersebut mendorong gencatan senjata permanen dan mempercepat rekonstruksi Gaza.
Lebih lanjut, resolusi itu menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara sesuai hukum internasional.
Negara-Negara Anggota Dewan Perdamaian
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan pernyataan bersama terkait pembentukan Dewan Perdamaian. Pernyataan tersebut mencantumkan Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota awal.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan telah menerima undangan bergabung melalui akun X resminya.
Permintaan Dana dan Respons Global
Pemerintah Amerika Serikat mengirim undangan kepada puluhan pemimpin dunia untuk bergabung dalam dewan tersebut. Undangan itu mencantumkan permintaan kontribusi dana sebesar US$1 miliar untuk kursi tetap.
Namun, Arab Saudi belum menjelaskan mekanisme pembayaran secara rinci. Awalnya, Dewan Perdamaian berfokus pada rekonstruksi Gaza. Kini, sejumlah pihak menilai perannya meluas dan berpotensi menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Atas dasar itu, Prancis menyatakan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Sikap Israel dan Ketegangan Regional
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Namun, ia menolak keikutsertaan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam Dewan Eksekutif Gaza.
Pada saat yang sama, pembentukan dewan ini berlangsung di tengah ketegangan antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut berupaya memperkuat hubungan dengan pemerintahan Trump melalui janji investasi dan kerja sama bisnis.
Editor : EL
