Beijing – Sorotbrita.com,Pemerintah China menolak menanggapi keputusan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan majelis rendah parlemen Jepang. Beijing menilai langkah itu murni urusan dalam negeri Jepang.
“Pembubaran majelis rendah adalah urusan internal Jepang. Kami tidak berkomentar mengenai hal itu,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (23/1).
Takaichi Gelar Pemilu Sela
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan majelis rendah pada Jumat (23/1) dan menetapkan pemilu sela pada 8 Februari 2026. Ia ingin memperoleh mandat publik untuk agenda ekonomi dan keamanan pemerintahannya.
Kabinet menyetujui pembubaran majelis rendah yang memiliki 465 kursi setelah LDP membentuk koalisi baru dengan Partai Inovasi Jepang.
Langkah ini jarang terjadi. Jepang terakhir membubarkan parlemen pada awal masa sidang reguler hampir 60 tahun lalu. Padahal, masa jabatan anggota parlemen saat ini baru berakhir pada 2028.
Alasan Pembubaran
Takaichi menjabat sejak Oktober 2025. Ia menyatakan pemerintahannya belum mendapat mandat langsung dari rakyat, termasuk untuk koalisi baru.
Pemilu ini menjadi yang pertama bagi Takaichi sebagai perdana menteri. Saat ini, koalisi pemerintah hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah dan menjadi minoritas di Dewan Penasihat.
Kondisi itu membuat pemerintah harus bekerja sama dengan partai lain untuk meloloskan undang-undang.
Isu Utama Kampanye
Masa kampanye dimulai otomatis setelah pembubaran parlemen. Isu ekonomi menjadi sorotan, terutama pajak konsumsi atas bahan pangan di tengah inflasi.
Pemerintah menawarkan penangguhan pajak. Oposisi mendorong penghapusan penuh pajak itu.
Blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris, juga ikut pemilu. Aliansi ini dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito. Mereka memiliki 165 kursi di majelis rendah dan menargetkan mengalahkan blok konservatif penguasa.
Editor : EL
