Kementerian RI – Sorotbrita.com – Pemerintah mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri menggelar Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Selasa (3/2).
Acara tersebut menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Bappenas Rahmad Pambudi, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah terhadap transformasi digital. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk memulai transformasi nasional dari pembenahan data.
“Transformasi bangsa harus dimulai dari transformasi data. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan secara tepat,” kata Gus Ipul.
Selanjutnya, Gus Ipul memaparkan hasil uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah daerah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memutakhirkan data penerima manfaat. Hasilnya, tingkat kesalahan penargetan atau exclusion error pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) turun signifikan hingga 28,2 persen.
Selain itu, pemerintah menjadikan digitalisasi bansos sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Pemerintah mengadopsi Digital Public Infrastructure (DPI) dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan ini, penyaluran bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan efisien.
Pada tahun ini, pemerintah akan memperluas uji coba digitalisasi bansos ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi. Karena itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mendorong seluruh pemerintah daerah untuk berkolaborasi secara aktif.
“Keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama semua pihak. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah harus bergerak bersama,” ujar Luhut.
Ke depan, pemerintah menargetkan sistem bansos digital mampu meningkatkan keadilan sosial serta memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Editor : EL
Sumber Berita: Kementerian Sosial RI
