JAKARTA – Sorotbrita.com, Hubungan antara Jepang dan China kembali memanas. Pemerintah Jepang mendesak Beijing segera mencabut kebijakan kontrol ekspor terbaru.
Kementerian Perdagangan China memperketat pengawasan ekspor barang dwiguna ke Jepang dan langsung menjalankan aturan itu. Otoritas China menyebut sektor sensitif seperti bioteknologi, kedirgantaraan, dan telekomunikasi, meski tidak merinci daftar produknya.
Tokyo Layangkan Protes Diplomatik
Mengutip laporan Agence France-Presse, pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang menemui perwakilan Kedutaan Besar China di Tokyo.
Sekretaris Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania, Masaaki Kanai, menyampaikan protes resmi dan menuntut pencabutan kebijakan tersebut. Ia menilai langkah Beijing menyimpang dari praktik perdagangan internasional dan merugikan hubungan bilateral.
Akar Ketegangan Berawal dari Isu Taiwan
Ketegangan meningkat sejak pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada November lalu. Ia menyatakan Jepang dapat memberikan dukungan militer jika konflik pecah terkait Taiwan.
Taiwan memiliki pemerintahan sendiri, tetapi China mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari kedaulatannya. Beijing merespons keras pernyataan Tokyo dan meningkatkan tekanan ekonomi.
Analis: China Kirim Sinyal Tekanan
Konsultan risiko global Teneo menilai pernyataan Kementerian Perdagangan China sengaja dibuat ambigu. Menurut mereka, Beijing ingin menciptakan ketidakpastian agar Tokyo melunakkan sikapnya.
Teneo memperkirakan pemerintah China bisa menolak sebagian kecil izin ekspor sebagai langkah awal. Strategi itu dapat menimbulkan gangguan ringan sekaligus memberi sinyal ancaman yang lebih luas.
Risiko Ekonomi Mengintai Jepang
Ekonom dari Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, mengingatkan potensi dampak besar jika China membatasi ekspor logam tanah jarang.
Ia memperkirakan larangan selama tiga bulan dapat memicu kerugian hingga 660 miliar yen dan memangkas produk domestik bruto Jepang sekitar 0,11 persen.
Sanksi Sebelumnya Perburuk Hubungan
Pada Desember, China juga menjatuhkan sanksi terhadap mantan pejabat militer Jepang, Shigeru Iwasaki. Beijing mengambil langkah itu setelah Iwasaki terlibat sebagai penasihat pemerintah Taiwan.
Editor : EL
