Jakarta – Sorotbrita.com ,Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memulai verifikasi lapangan (ground check) bagi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sempat nonaktif.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang National Statistic Command Center (NSCC), Kantor BPS, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Langkah ini, menurut Gus Ipul, menjadi tindak lanjut atas keputusan bersama DPR beberapa waktu lalu.
Tindak Lanjut Keputusan DPR
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menunda proses pembaruan data. Oleh karena itu, ia bersama jajaran terkait langsung menggerakkan proses ground check.
“Kami langsung bergerak setelah menerima arahan Pak Menko dan keputusan DPR. Dengan demikian, kami bisa memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Selain itu, ia menekankan pentingnya akurasi dalam setiap tahapan pendataan. Menurutnya, tanpa data yang valid, program bantuan sosial akan sulit mencapai tujuan.
Petugas Turun Langsung ke Lapangan
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial dan BPS mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas BPS daerah, serta mitra statistik. Selanjutnya, para petugas tersebut akan mendatangi langsung para peserta untuk memverifikasi kondisi terkini.
Sementara itu, Gus Ipul meminta seluruh petugas mengikuti standar BPS secara disiplin. Ia juga mengingatkan agar mereka mengisi instrumen pendataan berdasarkan fakta di lapangan.
“Catat kondisi yang benar-benar ditemukan. Jangan membuat asumsi. Karena itu, setiap data harus mencerminkan keadaan sebenarnya,” tegasnya.
Perkuat Akurasi DTSEN
Lebih lanjut, pemerintah menjalankan ground check sebagai bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui langkah ini, pemerintah ingin memperbaiki kualitas data penerima bantuan secara menyeluruh.
Tidak hanya itu, proses ini juga membantu pemerintah mengevaluasi peserta PBI-JK yang sebelumnya dinonaktifkan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat menyalurkan bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Editor : EL
