KSO Sawit Agrinas Picu Konflik Sosial dan Risiko Monopoli

Keterlibatan BUMN dalam KSO sawit menuai kritik karena dinilai memicu konflik dan risiko monopoli.

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 10 Januari 2026 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Sorotbrita.com, Skema Kerja Sama Operasi (KSO) sawit yang melibatkan PT Agrinas Palma Nusantara menimbulkan konsekuensi politik dalam tata kelola agraria. Skema ini tidak hanya menyangkut pengelolaan lahan sitaan, tetapi juga memengaruhi relasi negara, BUMN, aparat keamanan, dan masyarakat lokal.

 

Konflik Sosial Pasca Pengalihan Lahan

Seiring pengalihan pengelolaan lahan sawit sitaan kepada Agrinas, konflik sosial di sejumlah daerah mulai meningkat. Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menilai negara kerap mengambil alih lahan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap wilayah adat dan kebun rakyat.

Akibatnya, ketegangan antara negara dan masyarakat lokal sulit dihindari. “Kami menerima banyak laporan konflik di lapangan setelah lahan dialihkan ke Agrinas. Negara seharusnya memastikan tidak ada tumpang tindih dengan wilayah adat maupun kebun masyarakat,” ujar Surambo, Kamis (8/1/2025).

Baca Juga :  Indonesia Impor Ayam AS untuk Peternak Lokal

 

Kritik terhadap Pendekatan Keamanan

Selain itu, Surambo mengkritik pola pengamanan lahan yang mengandalkan aparat keamanan. Menurutnya, pendekatan ini memperlihatkan watak kebijakan agraria yang berorientasi keamanan, bukan penyelesaian struktural.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah menghentikan pendekatan militeristik. Sebaliknya, negara perlu menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) agar pengelolaan lahan sitaan berjalan adil dan partisipatif.

Baca Juga :  Ekonomi Kreatif Dorong Pertumbuhan Nasional

“Tanpa FPIC, negara justru memproduksi konflik baru. Padahal, tujuan utamanya adalah redistribusi lahan bagi masyarakat lokal,” tegasnya.

 

Implikasi Ekonomi-Politik KSO

Sementara itu, dari sisi akademik, Pengamat Ekonomi Universitas Palangkaraya, Fitriana Husnatarina, menilai keterlibatan Agrinas dalam skema KSO membawa implikasi ekonomi-politik yang strategis. Menurutnya, kehadiran BUMN di industri sawit tidak hanya mengubah struktur pasar, tetapi juga memengaruhi relasi kekuasaan.

Pada dasarnya, konsep KSO bertujuan mendorong pemberdayaan masyarakat dan hubungan saling menguntungkan. Namun demikian, kontrol negara dalam aktivitas ekonomi tetap mengandung risiko.

 

 

Editor : EL

Berita Terkait

Indonesia Kembangkan Biofuel Berbasis Nyamplung
Indonesia Impor Ayam AS untuk Peternak Lokal
Terungkap! Negara Ini Kuasai Produksi Cabai Hijau Dunia
KITMAS, Koperasi Tembakau Pertama di Indonesia Diresmikan
Generasi Muda Wajib Kuasai Banyak Skill, Kata Menaker Yassierli
Asal Usul Mitos Tionghoa Selalu Kaya
Menaker Dorong Buruh Miliki Sertifikat Kompetensi
Prabowo: MBG Bawa Dampak Nyata bagi Ekonomi
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 Maret 2026 - 15:00 WIB

Indonesia Kembangkan Biofuel Berbasis Nyamplung

Kamis, 26 Februari 2026 - 15:00 WIB

Indonesia Impor Ayam AS untuk Peternak Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 - 07:00 WIB

Terungkap! Negara Ini Kuasai Produksi Cabai Hijau Dunia

Minggu, 22 Februari 2026 - 09:00 WIB

KITMAS, Koperasi Tembakau Pertama di Indonesia Diresmikan

Kamis, 19 Februari 2026 - 08:00 WIB

Generasi Muda Wajib Kuasai Banyak Skill, Kata Menaker Yassierli

Berita Terbaru