Kerinci, 23 April 2026 — Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menegaskan komitmen serius dalam menuntaskan persoalan sampah dengan menerapkan sistem pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir. Komitmen ini melibatkan kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga partisipasi aktif masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pola Bupati Kerinci, Kamis (23/4/2026). Kepala DLH Kerinci Neneng Susanti S.Hut., M.Si, menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan penyediaan fasilitas, tetapi harus didukung regulasi, program berkelanjutan, serta mekanisme penghargaan dan sanksi.
“Pengelolaan sampah ini harus komprehensif dan terintegrasi. Tidak cukup hanya di hilir, seperti angkut dan buang, tetapi harus dimulai dari edukasi, pemilahan sampah dari rumah tangga hingga proses pengolahan,” ujarnya.
DLH juga mendorong setiap kecamatan untuk menyiapkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) guna menghindari munculnya titik-titik pembuangan liar di sepanjang jalan. Setiap kecamatan diharapkan memiliki minimal beberapa TPS yang telah ditetapkan secara resmi.
Selain itu, pemerintah desa akan diarahkan untuk memastikan masyarakat membuang sampah ke TPS yang telah disediakan. Dari TPS tersebut, sampah kemudian akan diangkut ke fasilitas pengolahan atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Dalam upaya jangka panjang, Pemkab Kerinci menargetkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) maupun TPA sebagai infrastruktur dasar pengelolaan sampah daerah. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan dukungan fasilitasi pembangunan fisik.
Namun demikian, daerah memiliki tanggung jawab menyiapkan dokumen perencanaan sebagai syarat pembangunan. Proses ini melibatkan lintas OPD, termasuk DLH dan dinas terkait lainnya.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, DLH juga mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi produk kreatif bernilai ekonomis, seperti dari limbah plastik.
“Penanganan sampah ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Ini bukan pekerjaan satu instansi, tetapi kerja bersama,” tegasnya.
Dengan pendekatan terpadu ini, Pemkab Kerinci berharap persoalan sampah dapat ditangani secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat.
Editor : Elda
