Jakarta-Sorotbrita.com , Ekonom dan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyoroti minimnya peran swasta dalam proyek infrastruktur besar di Indonesia. Menurutnya, penyebab utama bukan kekurangan dana, melainkan risiko tinggi dan ketidakpastian proyek.
“Kalau APBN atau Danantara membiayai proyek, tetapi risikonya tinggi, proyek itu tetap tidak menarik bagi investor dan memakan waktu lama,” kata Agus saat berbicara di Indonesia Business Council, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Kendala Proyek Infrastruktur
Agus menyebut beberapa faktor yang sering menghambat pembangunan:
1 Kesiapan Proyek
Banyak proyek tertunda karena perizinan dan pembebasan lahan berjalan lambat. Investor sulit masuk jika persiapan tidak matang.
2 Risiko Permintaan
Proyek besar kadang dibuat tanpa analisis permintaan yang jelas. Misalnya, jumlah penumpang kereta atau volume lalu lintas sering diproyeksikan secara kasar.
3 Struktur Hukum dan Skema Kerja Sama
Skema PPP atau BOT harus mengikuti praktik internasional. Struktur hukum yang aneh membuat investor enggan terlibat.
4 Kepastian Pembayaran
Proyek tetap berisiko jika pemerintah tidak menjamin pembayaran dengan jelas.
Peran Pemerintah
Agus menekankan pemerintah sebaiknya menjadi katalis. Pemerintah harus menurunkan risiko dan menyiapkan proyek agar investor besar mau masuk.
Peran Pemerintah
Agus menekankan pemerintah sebaiknya menjadi katalis. Pemerintah harus menurunkan risiko dan menyiapkan proyek agar investor besar mau masuk.
Contoh peran pemerintah:
– Menyusun studi kelayakan dan desain awal (FEED)
– Menyediakan skema EPC (Engineering, Procurement, Construction)
– Memberikan Viability Gap Fund untuk proyek yang kurang layak
– Menyediakan skema Availability Payment untuk proyek strategis
Ia menegaskan, pembagian risiko dan penjaminan pemerintah harus dibatasi. Hal ini mencegah beban fiskal berlebihan.
“Dengan cara ini, modal besar masuk, swasta aktif, dan pembangunan infrastruktur lebih cepat,” pungkas Agus.
Editor : EL
